Sejarah LPSE Jawa Barat, tanggung jawab dan fungsi utamanya
Apakah Anda pernah menggunakan LPSE Jawa Barat? Seperti layanan sejenis lainnya di provinsi ini, lembaga ini melayani manajemen teknologi dan informasi untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan petugas pengadaan di lembaga dan peran daerah yang belum memiliki LPSE secara elektronik. Selain membantu para pejabat tersebut, juga melayani pemasok barang dan pdi daerah setempat.
Sejarah LPSE Jawa Barat
Pendirian lembaga ini didasarkan pada beberapa perkembangan penting. Penasaran ingin tahu? Benar sekali, pada tahun 2009, pemerintah provinsi Jawa Barat rupanya memutuskan untuk merombak atau mengubah SOTK atau struktur pengurus organisasi di Provinsi Jawa Barat.
Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembuatan unit baru. Inilah LPSE Jawa Barat. Kelompok pengadaan baru sebenarnya merupakan gabungan dari Kelompok Layanan Pengadaan dan LPSE. Keputusan itu sebenarnya dibuat sesuai dengan instruksi pejabat korup dan deputi BPK untuk pencegahan.
Pada saat itu, pembentukan unit juga disepakati bersama. Terakhir, Pemprov Jabar resmi memiliki subdivisi LPSE dan telah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembentukan LPSE di lignkungan setempat, yaitu UU No. 112 Tahun 2018.
Kantor tersebut saat ini diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Divisi ini menghadapi tugas penting untuk mencampuradukkan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan melalui layanan kataupenahbisan, dalam hal ini unit baru akan memberikan layanan bersama kepada seluruh masyarakat di lingkungan pemprov Jabar.
Unit ini juga memiliki beberapa mitra hebat untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Beberapa mitra yang menyertainya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH Pemprov Jabar.
Fitur LPSE Jawa Barat
Lalu bagaimana dengan tanggung jawab unit? Unit ini memiliki beberapa tugas. Salah satu tugas yang perlu dilakukan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada perangkat regional. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan administrasi untuk pengadaan barang dan jasa.
Pengelolaan barang dan jasa meliputi e-governance, advokasi kepada pemerintah provinsi, dan pendampingan sesuai bidang kegiatannya. Dekonsentrasi juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Selain itu, LPSE divisi Jawa Barat juga harus merumuskan koordinasi kebijakan dan administrasi secara keseluruhan.
Akan lebih detail lebih lanjut, perangkat di area ini memiliki beberapa sekering penting, termasuk:
- Administrasi di Biro Perdagangan Jasa dan Barang
Dalam hal ini, LPSE mempunyai tugas mengelola Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan kebodohan pekerjaan mereka.
- Organisasi perumusan kebijakan umum
LPSE provinsi Jawa Barat juga berfungsi sebagai pelaksana dalam hal koordinasi administrasi, pengarahan, pengawasan, perumusan kebijakan umum, pengendalian dalam pengadaan barang dan jasa.
- Evaluasi
Unit juga melakukan fungsi evaluasi. Selain itu, pelaporan hasil tugas pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan dengan tepat.
- Fitur Lainnya
Selain ketiga fungsi di atas, perangkat juga memiliki tugas sebagai fungsi. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud di sini terdiri dari menjalankan fungsi lain sesuai dengan fungsi inti dan tanggung jawabnya.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata keberadaan pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini sangat memperhatikan pelaksanaan tugas yang harus terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas tugas akan berjalan lancar tanpa hambatan.
Dasar hukum untuk pembentukan LPSE
Apa dasar-dasar pembuatan LPSE di Jawa Barat? Unit Pengadaan memang telah dibentuk sebaik mungkin agar segala tugas dan kewajiban di kemudian hari dapat diberhentikan dengan penuh tanggung jawab. LPSE di setiap pemprov juga memiliki kerangka hukum tersendiri.
Kerangka hukum yang disebutkan kemudian digunakan sebagai dasar penciptaannya. Ada dana pa, yang benar-benar menjadi dasar pembentukan lembaga. Inilah beberapa di antaranya:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Salah satu fondasi yang membuat lembaga ini didirikan adalah agar kualitas SDM semakin ditingkatkan. Dengan lembaga ini, semuanya bisa dipermudah melalui sarana elektronik. Dengan cara ini, orang juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilan mereka.
- Meningkatkan peran masyarakat
Dasar dari layanan LPSE lainnya di Jawa Barat adalah agar masyarakat dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pembangunan. Apalagi media dalam hal ini juga sangat diperlukan untuk keikutsertaan di bidang pembangunan.
- Pengembangan lingkungan teknologi
Di dunia yang semaju sekarang, teknologi memang perlu ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelestarian budaya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Penggunaan teknologi yang lebih baik
Penggunaan teknologi memang harus dilakukan seoptimal mungkin. Bekerja dengan teknologi yang matang dan akurat akan membuat semuanya begitu sederhana. Ini adalah salah satu dasar dari penciptaan lembaga.
- Dukungan Teknologi
Dalam hal ini, pembuatan LPSE Jawa Barat juga dirancang untuk membuat ekspansi teknologi lebih optimal. Jika teknologi tersebut diberikan dengan cara yang lebih optimal, maka efisiensi dan efisiensi dalam kinerja pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.
2 jenis yang terkait dengan LPSE
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah dua jenis yang terkait dengan lembaga-lembaga tersebut:
- Penyedia Layanan LPSE
Salah satu jenis LPSE adalah perangkat ini. Organisasi milik lembaga ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas bidang layanan pengguna. Ada juga ketua, bidang verifikasi dan pendaftaran, di bidang sosialisasi dan pelatihan. Semuanya diatur sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik
- Pemasok Sistem LPSE
Tidak seperti penyedia layanan, ada beberapa organisasi yang mereka miliki. Ini karena ia memiliki alamat situs web sendiri. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database itu sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.
Misalnya, penyedia sistem akanmensosialisasikan sasikepada pengadaan barang dan jasa pemasok, melakukan pelatihan, melayani, memverifikasi beberapa data. Data yang perlu diverifikasi biasanya mulai dari UU, SIUP, KTP hingga perizinan sesuai bidangnya masing-masing.
Server juga dikelola oleh kedua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE sangat dibutuhkan, karena pengadaan barang secara elektronik jelas akan memudahkan semuanya. Tidak hanya itu, tetapi akan menjadi lebih transparan.
Pelaksanaan pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akuntabel, dan optimalisasi dalam pelaksanaan belanja publik akan lebih mudah. Semuanya dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang dipasang oleh LPSE Jawa Barat.